Pengelolaan Banjir di Gorontalo Jadi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA — Provinsi Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat risiko banjir tertinggi, bahkan setiap tahunnya, 42 persen penduduk Gorontalo berisiko terdampak banjir. Atas dasar itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan program pengelolaan banjir Gorontalo sebagai proyek strategis nasional.

“Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi banjir luapan sungai dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai kini sangat kritis karena sedimentasi. Sebanyak 57 persen lahan di WS Limboto-Bolango-Bone termasuk kategori kritis,” ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Senin (24/8/2020) di Jakarta.

Sedangkan Danau Limboto, kata Suharso, mengalami pendangkalan dan pengurangan luas karena pembangunan di sekitar danau. Lebih dari 50 persen luas alami danau telah hilang. Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memusatkan perhatian dalam revitalisasi kawasan yang menjadi resapan air.

“Danau merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional yang perlu segera dilakukan penyelamatan agar dapat dipulihkan kondisinya. Saat ini pemerintah tengah menunggu finalisasi Rancangan Perpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional,” tandasnya.

Pengelolaan Danau Limboto dalam kerangka pembangunan RPJMN 2020-2024 masuk ke dalam Prioritas Nasional dari segi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Bappenas telah merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo dapat dilakukan dengan lima program kegiatan yakni penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan, dan mitigasi bencana.