Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Harus Genjot Konsumsi Kelas Atas

JAKARTA – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengingatkan pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan daya beli masyarakat di semua golongan, utamanya kelas atas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 40 persen masyarakat ekonomi bawah, yang apabila diberikan bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka langsung akan dibelanjakan.

Berbeda dengan kelompok 20 persen masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi atau masyarakat kelas atas. “Mereka tidak banyak konsumsi tetapi diarahkan untuk investasi atau menabung,” ujar Heri pada diskusi INDEF bertajuk ‘Target Belanja Prioritas Tahun Pemulihan’ yang digelar secara webinar, Kamis (10/9/2020).

Maka dari itu, dia mendesak pemerintah agar mendorong masyarakat kelas atas menggenjot daya beli atau konsumsi agar terjadi pemulihan ekonomi khususnya pada triwulan III-IV tahun 2020.

“Masyarakat ekonomi atas, mereka sebenarnya punya uang dan aset, ya tapi ditahan tidak untuk konsumsi,” imbuhnya.

Kelompok masyarakat ini menurutnya, lebih menginginkan kepastian atas kondisi saat ini. Heri pun berharap pemerintah memberikan kepastian agar kelompok ini berkenan membelanjakan uangnya untuk konsumsi.

Adapun caranya kata Heri, yakni dengam reformulasi yang lebih banyak ke sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Karena sebut dia, seperti diketahui, berdasarkan data BPS konsumsi berperan kisaran 56 persen terhadap perekonomian Indonesia.

BPS juga mencatat di Indonesia, persentase pendapatan kelompok penduduk per Maret 2020, yakni sebanyak 47,25 persen didominasi kelompok 20 persen kelas atas. Selanjutnya sebanyak 17,25 persen oleh kelompok 40 persen bawah, dan sisanya adalah 40 persen kelompok menengah.