Jelang Akhir Keanggotaan DK-PBB, Indonesia Prioritaskan Isu Palestina

JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan terus memprioritaskan isu Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat masa keanggotaan RI di badan PBB itu akan berakhir pada 31 Desember 2020, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri RI, Jumat.

“Kita akan memastikan pertemuan reguler di DK-PBB, isu Palestina tetap akan mengemuka. Kita tidak segan-segan membuat acara tambahan dan mengajukan press statement, meskipun sayangnya harus ada konsensus (untuk mengeluarkan siaran pers bersama, red), dan masih ada negara yang menolak untuk melakukan itu,” kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Rolliansyah Soemirat, saat menjawab pertanyaan pada acara temu media virtual.

Ia menjelaskan posisi Indonesia untuk memprioritaskan isu Palestina di forum dunia juga tidak akan berubah, meskipun saat ini beberapa negara Arab mulai membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

“Kita akan tetap konsisten dengan prinsip kita sejak Konferensi Asia Afrika 1955 dan (isu, red) Palestina adalah utang terbesar kita,” ujar Rolliansyah, yang kerap disebut Roy.

Ia juga menanggapi desakan sejumlah cendekiawan dan aktivis muda asal Palestina agar komunitas internasional  mengakui bahwa Israel melakukan penjajahan terhadap Bangsa Palestina, bukan sekadar pendudukan paksa ataupun pencaplokan wilayah.

“Itu concern (kekhawatiran, red) yang sangat valid dan itu yang juga kita khawatirkan. Kita suka pakai istilah creeping anexation (pencaplokan yang dilakukan diam-diam, red). Oleh karena itu, Indonesia akan selalu mendorong komunitas internasional untuk selalu menjaga masalah ini bersama-sama,” terang Roy.