Vaksin Covid-19 Harus Jadi Barang Milik Bersama

JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar vaksin COVID-19 menjadi barang milik bersama dan tidak dikuasai kelompok atau negara tertentu, kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Rabu (30/9 malam).

Guterres berbicara pada pertemuan tingkat tinggi yang diadakan secara virtual di sela Sidang Umum ke-75 Majelis Umum PBB.

“Bekerja sama menanggulangi pandemi merupakan bagian dari kepentingan nasional dan ekonomi masing-masing negara agar kapasitas tes dan perawatan dapat diperluas, serta vaksin dapat menjadi barang milik bersama — atau istilahnya vaksin milik rakyat itu segera tersedia dan terjangkau oleh siapa pun, di mana pun,” kata Guterres saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan terkait ACT-Accelerator.

ACT-Accelerator merupakan akses berbagi sarana dan prasarana percepatan penanggulangan COVID-19 yang diluncurkan pada April 2020 dan dikoordinasi oleh berbagai lembaga multilateral, pihak swasta, dan organisasi filantropi.

Menurut Guterres, ACT-Accelerator dan COVAX Facility/kanal bersama untuk pembelian vaksin COVID-19 merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menjadikan vaksin COVID-19 sebagai barang milik masyarakat dunia.

Ia menyebutkan beberapa alasan terkait pernyataannya itu. Salah satunya, ACT-Accelerator merupakan satu-satunya mekanisme global yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memiliki ragam fasilitas untuk mengendalikan pandemi.

“ACT-Accelerator memiliki portofolio vaksin terbesar dunia yang sebagian besar telah memasuki tahap uji klinis tahap akhir,” kata Guterres.

Oleh karena itu, Guterres mengajak pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi di ACT-Accelerator. “Berinvestasi di ACT-Accelerator akan mempercepat upaya pemulihan setelah pandemi,” kata Guterres.