Menteri Korupsi Turunkan Kepercayaan Publik Terhadap Parpol

MALANG – Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D., mengatakan kasus korupsi dua menteri dalam beberapa waktu terakhir, makin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik.

Menurut Wawan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan banyak lembaga terhadap kinerja lembaga demokrasi, posisi partai politik selalu berada di tingkat bawah, yang menandakan publik tidak puas.

“Saya menilai dengan adanya kasus ini, memperparah kepercayaan publik terhadap partai politik,” ujar Wawan, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (6/12/2020).

Sebagai catatan, pada akhir November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Edhy diduga menerima suap senilai Rp9,8 miliar.

Edhy sebelumnya merupakan Anggota Dewan Pembina, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Partai Gerindra. Total kekayaan Edhy berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp7,4 miliar.

Setelah itu pada awal Desember 2020, KPK juga menetapkan Menteri Sosial, Juliari Batubara, sebagai tersangka, karena diduga menerima suap senilai Rp17 miliar yang merupakan “fee” dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Juliari merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum. Total kekayaan Juliari berdasar LHKPN, disebutkan mencapai Rp47 miliar.

Wawan menjelaskan, partai politik merupakan asal usul kekuasaan. Partai politik memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya. Sehingga, tanggung jawab partai politik sesungguhnya cukup besar.