Pemkot Mataram Tanggapi Turunnya Subsidi Pupuk

MATARAM – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak bisa mengintervensi program subsidi pupuk kepada petani pangan, sebab selama ini tidak pernah ada alokasi anggarannya.

“Masalah subsidi pupuk untuk petani pangan, pemerintah daerah tidak pernah intervensi. Sebab, tidak ada anggaran. Selama ini, bantuan ke petani kami berikan dalam bentuk sarana dan alat produksi,” kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram, H Mutawalli di Mataram, Kamis (14/1/2021).

Pernyataan tersebut dikemukakan menanggapi program subsidi pupuk, terutama pupuk jenis urea dari pemerintah yang terus menurun, dan terjadi kenaikan harga sehingga petani mengeluh.

Setiap tahun, sambung Mutawalli, petani Mataram memang mendapat subsidi pupuk. Namun, jumlahnya terus berkurang. Pada 2019, Mataram mendapat subsidi 1.220 ton dari kebutuhan 2.500 ton, kemudian 2020 turun menjadi 800 ton, dan 2021 turun lagi menjadi 586 ton.

“Tahun ini sudah subsidi turun, harga juga naik dari Rp1.800 per kilogram menjadi Rp2.250 per kilogram, sehingga petani membeli pupuk nonsubsidi seharga Rp6.000 per kilogram,” katanya.

Menurutnya, dampak kenaikan biaya produksi petani apakah akan untung atau rugi akan diketahui setelah petani panen. Tapi, kenaikan biaya produksi kemungkinan bisa berdampak terhadap kenaikan harga gabah.

“Jadi kita lihat dan evaluasi dampak kenaikan harga pupuk setelah petani panen. Tapi, kami tetap berharap produksi padi 2021 bisa optimal, yakni di atas 30.000 ton per tahun,” katanya.

Terkait dengan itu, Distan mendorong petani pangan di kota ini beralih menjadi petani hortikultura, sehingga biaya produksi lebih murah, tapi memiliki nilai jual tinggi.