Kesadaran Wali Murid Melunasi Beban SPP di Sekolah Swasta Hanya 10 Persen
Redaktur: Muhsin Efri Yanto
BEKASI — Tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama masa pandemi covid-19 di sekolah swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat bervariasi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran. Sementara sekolah swasta tetap harus menunaikan kewajibannya seperti gaji guru, biaya operasional sekolah, dan beban lainnya.
“Sekolah swasta 100 persen sumber dana di kelola dari orang tua siswa untuk gaji guru dan operasional sekolah. Dengan kondisi sekarang, hanya sekitar 10 persen orang tua siswa merasa punya beban membayar biaya SPP anaknya,” ujar Misan Heryanto, Sekretaris Partai Berkarya Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (4/2/2021).
Kondisi tersebut jelas pengelola sekolah SMP-SMK Sistem Informatika Bekasi tersebut saat ini Yayasan harus mencari dana talangan agar bisa memberikan kewajiban kepada guru dan biaya operasional lainnya.
Menurutnya minimnya kesadaran dari wali murid untuk menyelesaikan beban sekolah selama penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak hanya terjadi di sekolahnya. Tapi hampir semua sekolah swasta di Kota Bekasi mengeluhkan hal sama.
“Saya kebetulan juga pengurus di Badan Musyawarah Perguruan Swasta, semua teman-teman yayasan mengeluhkan terkait tunggakan SPP. Bahkan ada sekolah teman dengan jumlah siswa hingga ribuan, jumlah tunggakannya mencapai Rp7 miliaran,” jelas Misan.
Lebih lanjut Sekretaris Partai Berkarya Kota Bekasi tersebut, menanggapi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang dinilai tidak adil. Alasanya mall, perusahaan, sampai ke Panti Pijat boleh dibuka beraktifitas sebagai mana biasa. Sementara sekolah PJJ.
“Kasihan peserta didik sendiri sebenarnya, karena semua mengeluhkan terkait paket internet. Tidak hanya peserta didik guru juga mengeluh soal paket,” ujarnya.