Lembaga Penyiaran di Sulbar Diminta Tangkal Berita Hoaks
MAMUJU – Lembaga penyiaran di Provinsi Sulawesi Barat, diminta untuk dapat menangkal setiap berita dan informasi hoaks (kabar bohong) mengenai gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene Provinsi Sulbar.
“Banyak informasi yang berseliweran dan tidak jelas sumbernya setelah gempa bumi mengguncang kabupaten Majene Mamuju 15 Januari 2021 lalu,” kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, April Azhari, di Mamuju, Jumat (5/2/2021).
Ia mengatakan, informasi hoaks tersebut membuat masyarakat mengalami trauma yang mendalam akibat musibah gempa yang dialaminya.
“Kondisi berita hoaks itu diperparah adanya isu memprovokasi dari orang yang tidak bertanggung jawab, dengan menyebarkan isu akan ada gempa susulan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya,” katanya.
Karena itu, lembaga penyiaran, terutama televisi dan radio, diminta agar meningkatkan perannya sebagai media edukasi dengan memberikan informasi untuk mencegah dan menangkal isu hoaks terkait gempa Mamuju dan Majene.
Ia juga berharap, agar lembaga penyiaran dapat memberikan edukasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, dengan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
“Kami KPID, mengimbau kepada seluruh pengelola lembaga penyiaran di Sulbar agar terus memainkan peran dan fungsinya memberikan edukasi, hiburan dan informasi kepada masyarakat luas menangkal isu hoaks dan mengajak masyarakat mematuhi protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Masyarakat diharapkan mencari informasi terkait gempa bumi dan perkembangan penanganan Covid-19 dari sumber yang memiliki kapabilitas, yaitu BMKG dan tim satgas dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, demikian April Azhari. (Ant)