Indonesia Butuh Rp266 T Tiap Tahun untuk Pengendalian Iklim

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam menyebutkan, pemerintah saat ini juga tengah mengakselerasi transisi menuju Pembangunan Rendah Karbon (PRK), baik dari sisi substansi, kelembagaan, maupun pembiayaan.

“Dari sisi substansi ada lima bidang yang akan difokuskan, pertama adalah sektor energi di mana ke depannya kita akan melakukan transisi dari brown energy ke green energy,” jelas Medrilzam.

Prioritas kedua adalah lahan yang menjadi kontributor emisi terbesar dan juga terkait dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, pengolahan limbah baik limbah domestik maupun industri termasuk B3.

“Kemudian sektor industri, di mana program green industry akan kita dorong. Terakhir terkait blue carbon melalui pengelolaan mangrove yang lebih baik,” jelas Medrilzam.

Adapun dari sisi regulasi, pemerintah telah mengusulkan RUU Energi Baru Terbarukan dan Perpres Feed in Tariff yang saat ini sedang dibahas bersama DPR.

“Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah telah memulai beberapa program inisiatif mulai dari food estate, restorasi masif, dan upaya replanting. Tidak hanya itu, inovasi dalam mekanisme pembiayaan juga digodok untuk mempermudah pembangunan karbon berjalan baik,” pungkas Medrilzam.