Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Diharapkan Mampu Tarik Investor
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
BEKASI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengingatkan, agar aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dapat menghadirkan pelayanan dengan mengedepankan keramahan.
“Saya berharap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan, memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia,” ungkap Menpan Tjahjo Kumolo, saat meresmikan MPP Kota Bekasi, Rabu (10/3/2021).
Dikatakan MPP Kota Bekasi harus memberi dampak dalam meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan untuk mengikis anggapan pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, dan tidak pasti.
Untuk itu, penyelenggara pemerintahan harus menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani dan aktif, serta memberdayakan rakyat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan publik.
Menurutnya, sebagai kota strategis penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bekasi memiliki peluang tersendiri untuk menarik investor. Oleh karenanya, kemudahan berusaha harus didorong melalui pembangunan MPP sehingga diharapkan dapat memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit.
Dengan penerapan tersebut diyakini dapat menarik minat masyarakat, investor, dan juga calon investor untuk datang ke MPP Kota Bekasi yang diberi nama Grha H. Dudung T. Ruskandi tersebut.
MPP ke-36 di Indonesia ini menerapkan teknologi informasi yang juga sejalan dengan pembangunan sistem perizinan terintegrasi oleh pemerintah. Dengan dibangunnya sistem daring ini dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional.