UMKM di Jambi Didorong Punya Sistem Administrasi yang Baik

JAMBI  – Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Endang Nuryadin, mendorong para pelaku UMKM agar memperbaiki sistem administrasi dan memiliki laporan keuangan yang baik agar dengan mudah memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Pemerintah pusat saat ini mengarahkan agar plafon KUR tanpa agunan dinaikkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM.  UMKM memiliki administrasi yang baik agar terhindar dari risiko kredit,” kata Endang Nuryadin, di Jambi, Senin.

Menurutnya, pentingnya administrasi usaha hingga laporan keuangan atau aliran kas keluar masuk agar pihak bank dapat dengan mudah menilai potensi dan kesanggupan UMKM dalam memenuhi kewajiban sebagai penerima kredit.

“Kalau bicara soal kredit tanpa agunan pasti ada banyak persyaratan, bagi UMKM di Jambi kita juga imbau agar dapat merasakan manfaat produk perbankan, seperti kredit syaratnya secara administrasi laporan keuangan usaha harus ada, usaha visible dan banyak hal lain yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, ” terangnya.

Menurut Endang, ini merupakan peluang yang harus ditangkap UMKM Jambi untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memulihkan perekonomian apalagi jumlah UMKM sangat mendominasi dari total lapangan usaha yang ada.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp50 juta kini menjadi Rp100 juta.

Pemimpin BNI Kantor Cabang Jambi, Amri Hidayat Arief di Jambi,  mengatakan, jika arahan ini dapat dilaksanakan tentu akan membuka peluang bagi pelaku UMKM.

“UMKM juga harus meningkatkan performa mereka, jadi mulailah menerapkan transaksi keuangan dengan baik, catatan keuangan dirapikan. Bila perlu transaksi keuangan menggunakan jasa perbankan sehingga jika ada peluang kredit seperti ini bisa lebih cepat dan mudah diverifikasi, ” terangnya. (Ant)