Pelonggaran Hak Paten Vaksin Covid-19 di AS Dorong Pengembangan Usaha

WASHINGTON – Dukungan Amerika Serikat untuk pengesampingan hak properti intelektual terkait vaksin Covid-19, dapat menjadi taktik untuk meyakinkan para produsen obat-obatan mengambil langkah yang tak terlalu drastis, seperti berbagi teknologi dan mengembangkan usaha bersama untuk mendorong produksi global.

“Saya rasa, hasil akhir yang dicari oleh kebanyakan pelaku adalah bukan pengesampingan hak properti intelektual secara khusus, tetapi perluasan akses global terhadap vaksin,” kata Professor Lisa Oullette, dari Perguruan Tinggi Hukum Stanford.

Presiden Joe Biden, pada Rabu, mendukung proposal untuk mengesampingkan peraturan properti intelektual Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang akan membuka jalan bagi negara-negara miskin untuk memproduksi vaksin sendiri.

Sejauh ini, vaksin Covid-19 telah didistribusikan sebagian besar ke negara-negara maju yang mengembangkannya, sementara pandemi masih melanda di negara-negara yang lebih miskin, seperti India.

Namun demikian, tujuan sesungguhnya adalah distribusi vaksin yang lebih luas.

“Jika memungkinkan untuk meningkatkan laju peningkatan produksi, kemungkinan ini akan memberikan para pembuat vaksin insentif yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan guna mewujudkan hal tersebut,” ujar Oullette.

 

Para pengembang vaksin, seperti Moderna, Pfizer, dan BioNTech telah berargumen, bahwa selama ini paten tidak menjadi faktor yang membatasi pasokan. Teknologi baru dan keterbatasan global terkait pasokan kerap disebut sebagai tantangan, dan baik Moderna maupun Pfizer telah secara stabil meningkatkan perkiraan pasokan.

“Tak ada kapasitas manufaktur mRNA di dunia,” ujar pimpinan eksekutif Moderna, Stephane Bancel, dalam percakapan melalui sambungan telepon bersama para investor, Kamis (6/5), merujuk pada teknologi ‘messenger RNA’ yang di balik vaksin Moderna dan Pfizer.