Transformasi Pendidikan Perlu Keterlibatan Semua Pemangku Kepentingan

Tak terkecuali, masalah anggaran pendidikan yang menyedot 20 persen APBN, tidak berada sepenuhnya di Kemendikbudristek. Tapi menyebar ke sekitar 19 kementerian dan lembaga. Sehingga menyulitkan untuk konsolidasinya. Dan penentuan 20 persen APBD pun sebenarnya dana tersebut bukanlah milik daerah sepenuhnya tapi sebagian besar bergantung pada transfer dari APBN. Sehingga tetap saja kan masalahnya di APBN.

“Belum lagi, banyak program Kemendikbudristek yang sering gagal diimplementasi dan pra-konsep peta jalan yang diajukan masih banyak membutuhkan perbaikan dan pendalaman,” tutur Lediya.

Dirjen Guru dan Tenaga Ketenagapendidikan (GTK) Kemendikbudristek, Dr. Iwan Syahril, PhD, menyatakan saat ini pembenahan pendidikan sedang dilakukan untuk menuju konsep pendidikan dimana seorang pengajar itu adalah seseorang yang mampu memberikan contoh, memberikan motivasi dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi mandiri.

“Konsep ini merupakan suatu rangkaian dalam menciptakan manusia merdeka dari proses pembelajaran. Seperti halnya konsep Ki Hajar Dewantara,” kata Iwan dalam kesempatan yang sama.

Untuk mencapainya, ia menyebutkan Kemendikbudristek melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur dan teknologi, kebijakan prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya serta kurikulum, pedagogi dan assesmen.

“Artinya, ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tanpa itu, transformasi pendidikan menuju pendidikan berkualitas tidak akan dapat tercapai,” ungkapnya.