DPR: Butuh Lembaga Independen Awasi Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi

Bobby menjelaskan banyak pasal dalam RUU PDP yang merujuk pada lembaga pengawas tersebut sehingga kalau format lembaga itu tidak bisa segera ditentukan di awal maka akan berakibat pembahasan RUU tersebut sulit dilakukan.

Sebelumnya, Abdul Kharis Almasyari mengatakan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR dengan pemerintah belum menyepakati terkait format lembaga pengawas data pribadi.

Dia menjelaskan, pada saat pembahasan kelembagaan konsinyering antara Panja Komisi I DPR RI dan panja pemerintah, pada awalnya memiliki kesepahaman bahwa DPR dan pemerintah akan membentuk lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

“Namun pada saat masuk pembahasan, panja pemerintah yang dipimpin Dirjen Aptika Kominfo, tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya, panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah kementerian Kominfo,” kata Abdul Kharis saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, konsinyering tersebut ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja DPR dan Panja pemerintah khususnya terkait kelembagaan pengawas data pribadi. Abdul Kharis mengkritisi sikap Panja pemerintah terkait kelembagaan pengawas data pribadi, sangat berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama. [Ant]