Mobilitas Warga di Jatim dan Bali Perlu Diperketat

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta mobilitas warga di Jawa Timur dan Bali diperketat menyusul masih banyak wilayah yang penurunan mobilitasnya belum signifikan.

“Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.

“Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, Jembrana Bali 7,11 persen, Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen dan Badung Bali 10,75 persen.

Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.