Validasi Dugaan Data Fiktif PNS Terus Berjalan

JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan validasi terhadap dugaan data fiktif Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mengklarifikasi langsung PNS yang dikategorikan inaktif.

“Sejak menjadi perbincangan hangat, BPKP diminta membantu untuk turut serta melakukan cek dan ricek terhadap dugaan data fiktif PNS. Sampai saat ini proses validasi data PNS yang diduga fiktif masih berjalan,” kata Koordinator Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi BPKP, Totok Prihantoro, dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).

Totok menyampaikan, untuk memperoleh keakuratan dan validasi data yang mumpuni diperlukan konfirmasi data secara langsung.

“Tim BPKP menggunakan prosedur klarifikasi data secara langsung ke unit kerja atas data ASN yang berstatus inaktif dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi Deputi Polhukam PMK, Lady Martha Boturan Hasian Napitupulu, mengatakan agar persoalan data tidak terulang di kemudian hari, diperlukan pengawalan sejak tahap pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Deputi Polhukam PMK BPKP sebagai Ketua Tim Pengawas Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN Tahun 2021, mengawal setiap tahapan pengadaan ASN. Di tahap pendaftaran, pelamar harus memasukkan NIK, di mana aplikasi SSCASN sudah terintegrasi dengan data kependudukan di Kemendagri”, katanya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyelidiki 97.000  PNS yang tidak mengikuti Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menjelaskan PUPNS sudah dilakukan  tahun 2003 dan 2015. Berdasarkan penyelidikan, sebanyak 97.000 PNS yang tidak mengikuti PUPNS disebabkan oleh beberapa kondisi.