Alokasi Dana Perlindungan Sosial di APBN 2022 Turun

Tangkapan layar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (16/8/2021) lalu - ANTARA

JAKARTA – Di dalam RUU APBN 2022, yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menganggarkan dana perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dari alokasi dana perlindungan sosial dalam outlook APBN 2021, yang disiapkan sebesar Rp487,8 triliun.

Namun demikian, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, dana perlindungan dalam proyeksi APBN 2021 telah termasuk tambahan bantuan sosial yang disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Tahun ini, rencananya bantuan sosial tunai (BST) hanya akan disalurkan untuk empat bulan, karena pandemi diprediksi selesai pada April, tapi ternyata ada delta varian,” kata Risma, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Varian delta, kemudian meningkatkan kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021, sehingga pemerintah kembali memperketat PPKM. Anggaran perlindungan sosial pun ditambah sehingga menjadi dari Rp487,8 triliun atau naik dari Rp368,0 triliun dalam APBN 2020. Anggaran perlindungan sosial dalam RUU APBN 2022, yang sebesar Rp427,5 triliun, sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2021.

Risma mengatakan, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dilakukan dengan mempergunakan dana perlindungan sosial tersebut. Risma mengatakan seterusnya ia akan terus melakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial (bansos) setiap bulan, untuk menyesuaikan perubahan data penerima.

Ia mengatakan sudah menyelesaikan perbaikan nomor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, pemerintah akan memastikan penerima bantuan layak mendapatkan bansos, dengan melibatkan masyarakat melalui aplikasi usul sanggah, dimana masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah kelayakan penerima bansos. (Ant)

Lihat juga...