KKP Dukung Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi Perairan

Untuk mencapai target luasan kawasan konservasi perairan yang efektif dikelola, KKP akan mempercepat penetapan kawasan konservasi, salah satunya adalah kawasan konservasi Maksegara di Provinsi Papua Barat.

“Percepatan penetapan kawasan konservasi harus diimbangi oleh percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi khususnya yang telah ditetapkan oleh Menteri, agar kawasan konservasi tersebut memiliki manfaat sebagai kawasan yang efektif,” ujar Andi.

Kepala LPSPL Sorong, Santoso Budi Widiarto, menambahkan, KKP mengusulkan percepatan penetapan kawasan konservasi perairan Maksegara yang meliputi perairan di Distrik Makbon, Selemkai, Mega dan Moraid yang berada di pesisir utara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambraw.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang berada di daerah Papua Barat, LPSPL Sorong melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana zonasi.

“Calon kawasan konservasi perairan Maksegara merupakan kawasan yang diinisiasi oleh LPSPL Sorong pada tahun 2019. Luasnya mencapai 135.300 hektare. Kawasan ini dicadangkan oleh Gubernur Papua Barat pada tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Nomor 523/87/4/2020,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Abdullatief Suari, mengungkapkan keanekaragaman di wilayahnya sebagai titipan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Karenanya konservasi menjadi salah satu cara agar keanekaragaman ini tetap lestari.

Selain pemerintah daerah, dukungan penetapan calon kawasan konservasi perairan Maksegara juga datang dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sebagai mitra pembangunan.