BKKBN: Bantu Atasi Stunting, Setiap Desa Perlu Punya Bidan

JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengharapkan setiap desa perlu mempunyai setidaknya satu bidan untuk dapat membantu mengatasi percepatan penurunan stunting.

“Isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Namun di tingkat desa, untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting, seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, Rencana Aksi Nasional akan dilaksanakan oleh BKKBN untuk percepatan penurunan stunting, melalui pendekatan keluarga berisiko.

Pendekatan tersebut antara lain penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

Hal itu dilakukan dikarenakan pihaknya ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga, baik sebelum hamil atau pra-nikah, hamil dan masa interval, dengan dukungan dari penyuluh KB, Kader dan PKK.

“Kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menteri Kesehatan agar bidan di tiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia) masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” ujar dia.

Hasto menjelaskan upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan, baik melalui intervensi sensitif seperti sanitasi, air bersih, kemiskinan, dan pendidikan maupun intervensi spesifik pada saat pra-nikah, hamil dan interval. Dia mengatakan bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi.