Kelembagaan Ekonomi Petani Butuh Pembenahan

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan korporatisasi, agar kesejahteraan petani dapat meningkat. “Wujudkan ketahanan pangan, kelembagaan ekonomi petani harus dibenahi. Caranya para petani harus masuk koperasi melalui konsep korporatisasi,” ujar Teten, dalam forum diskusi bersama Koperasi dan Asosiasi UMKM, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

Teten berharap, petani-petani di Cianjur dapat bergabung dengan koperasi, untuk membantu mengembangkan usahanya. Cianjur disebutnya, memiliki potensi di sektor pangan yang cukup bagus karena produksi padi atau berasnya. “Kami ingin dorong konsolidasi petani padi, untuk masuk koperasi dengan konsep korporatisasi petani. Ini bertujuan agar produknya efisien dan ekonomis sehingga  kesejahteraan mereka meningkat,” imbuhnya.

Sektor pangan, saat ini memiliki banyak permintaan baik di pasar lokal maupun di global. Untuk itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), harus dapat memanfaatkan keunggulan pangan domestik yang ada.  Mengingat saat ini, banyak produk-produk pangan diimpor, seperti jagung, kedelai, bawang putih, gula, susu dan daging sapi. Sedangkan komoditi lokal dengan permintaan banyak di dunia di antaranya buah dan rempah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) disebutnya, harus sudah mulai membidik UMKM masuk di sektor-sektor yang memiliki keunggulan domestik. Begitu juga dunia, sudah seharusnya melihat apa yang menjadi keunggulan domestik di setiap negara.  “Kami optimistis Indonesia mampu mewujudkan ketahanan pangan, melalui pembenahan kelembagaan termasuk akses pembiayaannya bagi para petani,” imbuhnya.

Saat ini,  porsi kredit UMKM di Indonesia baru mencapai 19,8 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti Singapura yang sudah mencapai 39 persen, Malaysia dan Thailand dengan 50 persen, serta Korsel di angka 81 persen.  Pemerintah menargetkan, secara bertahap sampai 2025 mendatang, kredit UMKM dapat naik menjadi 30 persen. Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa tembus Rp20 miliar.

Untuk mencapai target itu, kelembagaan UMKM harus benahi. “Kalau tidak diberesin, dibenahi. Ya, tidak akan sampai porsi kredit UMKM mencapai 30 persen,” pungkasnya.

Wakil Bupati Cianjur, TB Mulyana Syahrudin mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Cianjur, telah membantu 115 ribu pelaku usaha mikro (2020 ). Sementara di 2021, membantu 91 ribu pelaku usaha mikro.

Dalam pengembangan kelembagaan Pemkab Cianjur terus berupaya memperbaiki kinerja dan inovasi produk UMKM. “Peningkatkan SDM melalui digitalisasi dan tengah menyiapkan pendamping UMKM pada 2022. Semua upaya itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,” pungkasnya.