Mayjen TNI (Purn) Samsudin: Pak Harto Sangat Respek Terhadap Bung Karno

Sehingga Pak Harto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Konstrad tidak ada pilihan lain. Dengan Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966 yang diberikan Bung Karno kepada Pak Harto, yang intinya mengatasi gabungan keamanan yang ada.

“Pak Harto mengatakan kepada Bung Karno, ‘Pak, saya akan membubarkan PKI’. Tapi Bung Karno bilang, ‘Tidak bisa Har. Ke mana muka saya ini akan ditaruh, Nasakom saya ini pencetusnya’,” ucap Samsudin, menyampaikan sejarah kejadian saat itu pembicaraan antara Bung Karno dan Pak Harto.

Nasakom didukung oleh PKI, dan sangatlah jelas bahwa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. “Tapi, Pak Harto juga berpendapat dan kuat sekali kalau PKI tidak dibubarkan kita akan bersimbah darah,” ucap Samsudin mengungkap lagi perbincangan kedua tokoh bangsa itu.

Melalui SP 11 Maret 1966 itu, dikeluarkan satu surat nomor I tertanggal 12 Maret 1966. “Jadi satu hari setelah menerima SP 11 Maret itu, Pak Harto mengeluarkan satu surat yang isinya  membubarkan PKI. .Coba  bayangkan Bung Karno sudah melarang. Terpaksa ini ‘diterabas’ oleh Pak Harto demi supaya tidak terjadi benturan antar bangsa,” ungkap Samsudin.

Pak Harto kata dia, tidak bergeming, tetapi demi Pancasila terpaksa melanggar perintah Bung Karno, yang sebenarnya tabu untuk dilakukan. “Bung Karno melarang bubarkan PKI, tapi Pak Harto tetap membubarkan. Ini artinya, Pak Harto menolak perintah mohon maaf terhadap Bung Karno,” ujarnya.

Karena dalam tubuh TNI itu ibarat gen dan kromoson. Yakni sebutnya, membawa sifat dari TNI karena Pancasila tidak ada kompromi. “Ini tidak ada hubungan dengan Dwi Fungsi,  gen dan kromoson dalam TNI itu  terhadap Pancasila tidak ada kompromi,” tegasnya.