Menteri PUPR : Program Tanggul Pantai DKI Penting dalam Antisipasi Perubahan Iklim

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program pembangunan tanggul pantai.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia di masa depan tidak hanya kemacetan dan banjir, namun juga perubahan iklim.

Dengan demikian program pembangunan tanggul pantai bertujuan sebagai perbaikan lingkungan (environmental remediation) bagi Kota Jakarta yang mengalami penurunan tanah 5-10 cm/tahun.

“Selain pembangunan tanggul pantai sebagai langkah mendesak, hal yang terpenting juga upaya pengurangan penggunaan air tanah di DKI Jakarta. Hal ini diperlukan untuk perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan,” kata Menteri Basuki.

Salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian air tanah dilakukan dengan pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong yang merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.

Dengan selesainya SPAM Karian Serpong nanti diharapkan dapat menambah pasokan air bersih bagi warga Jakarta yang selama ini pasokan air bersih hanya berasal dari Waduk Jatiluhur, sehingga penggunaan air tanah masih dibutuhkan di area Jakarta.

Untuk pembangunan tanggul pantai, pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer. Tahun 2014, pembangunan tanggul pantai Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter.