Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Kemudian, belanja negara tahun 2022, kata Menkeu, akan berfokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan desentralisasi fiskal serta pengendalian kualitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp2.714 triliun terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat Rp1.944 triliun dan anggaran TKDD Rp769 triliun,” ucapnya.

Di forum yang sama, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan, hasil kesepakatan RUU APBN 2022 antara Banggar DPR RI dan Kemenkeu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai UU.

“Kita sudah setujui bersama dan kita pun sudah dengarkan pandangan dari semua fraksi di Banggar terkait RUU APBN 2022 ini. Semoga apa yang menjadi masukan seluruh fraksi bisa diperhatikan dengan baik oleh pemerintah,” katanya.

Said juga sependapat, bahwa APBN 2022 akan tetap bekerja untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan renta, serta mendukung daya tahan dunia usaha dan UMKM.

“Tahun depan merupakan tahun terakhir pelonggaran defisit APBN, sebelum kembali lagi ke batas maksimal defisit 3 persen dari PDB. Kita pun berharap transisinya nanti berjalan mulus, dengan tetap menjaga ketahanan fiskal,” pungkas Said.