Sejarah Bencana di Maluku dan Upaya Bangun Ketangguhan

Dalam jangka menengah, BMKG merekomendasikan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multibahaya, menjalankan pengecekan bangunan strategis untuk memastikan bangunan tahan gempa dengan magnitudo 7,8, merelokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, memperkuat infrastruktur pantai yang rawan menghadapi tsunami, serta melakukan penghijauan untuk membentengi kawasan pantai dari dampak tsunami.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku dalam jangka panjang direkomendasikan melakukan evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multibencana, serta menyempurnakan tata ruang dan kebijakan daerah mengenai mitigasi bencana.

Penerapan rekomendasi jangka pendek hingga jangka panjang tersebut diharapkan bisa meminimalkan korban jiwa dan kerusakan akibat gempa dan tsunami.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie, menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi aksi dari BMKG bersama instansi teknis terkait kebencanaan.

“Dalam waktu dekat, kami akan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis kebencanaan untuk membicarakan upaya mitigasi yang perlu segera dilakukan berdasarkan rekomendasi BMKG ini,” katanya.

Menurut dia, dengan data pemodelan zona gempa dan tsunami dari BMKG semua komponen di Maluku bisa bergerak cepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan  masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Membangun Kesiapsiagaan

Dalam upaya meminimalkan dampak bencana alam, Pemerintah Provinsi Maluku berusaha membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dilakukan dengan memperhatikan budaya lokal, termasuk memanfaatkan budaya bertutur untuk membangun kemampuan mitigasi bencana di desa-desa.