FK2PT Harapkan Kebijakan KKP tidak Maju Mundur

JAKARTA — Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkap (FK2PT) mengutarakan harapannya agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan maju mundur tetapi harus teguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua FK2PT Agus Suherman dalam rilis di Jakarta, Rabu, mengutarakan harapannya agar KKP tidak maju mundur dengan banyak kebijakan yang berubah-ubah.

“Contohnya kebijakan alat tangkap cantrang yang awalnya ditutup, kemudian dibuka dengan penggantian nama jaring berkantong,” ujar Agus.

Ia menyadari kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang, ekspor benih bening lobster, Undang-Undang Cipta Kerja, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kebijakan terbaru KKP terkait dengan penangkapan ikan terukur dan Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ia melanjutkan kebijakan PNBP juga mengundang reaksi protes dari nelayan dengan adanya kebijakan PNBP yang dikarenakan produktivitas kapal kurang optimal.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya menyarankan produktivitas sebagai hal utama yang perlu diperhatikan.

“Produktivitas itu sangat tergantung pada kebijakan yang dibangun. Perlu dibangun dulu goal (sasarannya) yaitu agar nelayan sejahtera, didukung adanya potensi sumber daya ikan,” kata Agus.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Prof Suradi Wijaya Saputra menyampaikan bahwa permasalahan pada sektor perikanan tangkap dapat diatasi dengan sistem data yang baik.

“Pendataan merupakan hal yang paling penting, karena tanpa adanya data maka semua hal terkait dengan pengelolaan dan kebijakan perikanan tangkap hanya akan menjadi omong kosong,” ujarnya.