KKP Lakukan Pengawasan Terintegrasi Kawal Program Ekonomi Biru
Editor: Koko Triarko
JAKARTA – Menteri Kelautan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa, yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” ujarnya di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (23/11/2021).
Dikatakan, bahwa KKP menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru, yang mengedepankan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi.
Pengawasan ini menjadi senjata KKP dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru pada 2022, termasuk penangkapan ikan terukur.
Menurutnya, pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan.
“Tugas Saudara-saudara adalah mengawal tertib pelaksanaan peraturan di bidang kelautan dan perikanan, agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab,” ujar Menteri Trenggono saat memberi arahan.
Terkait dengan penangkapan ikan terukur, Menteri Trenggono menuturkan, bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional.
Di setiap zona penangkapan ikan, akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.
“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah (WPP) 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” jelas Menteri Trenggono.