Mensos Temukan KKS di Tangan Pendamping

JAKARTA – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, meminta Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur untuk menyelesaikan penyaluran lebih dari 7.000 kartu bantuan sosial (bansos) yang terlambat.

Risma mengatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

“BPNT ini kan ada peran e-warong, jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan, sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/11/2021).

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat pada September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi.

Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Namun, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Sebab, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) dan dicairkan secara tunai.

“Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear, semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November, Pak. Sudah tidak ada waktu lagi,” kata Risma.

Kepada Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Risma menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Dia menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan, baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda.

“Blokir sudah kami buka semua. Jadi, tidak ada alasan blokir,” kata dia.

Risma juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2.017 KKS yang belum terdistribusi karena KPM meninggal dunia, data ini menimbulkan pertanyaan, karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris.