Pelestarian Mangrove Butuh Komitmen Semua Pihak

JAKARTA – Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) Kementerian LHK, Sri Handayaningsih, mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu menyamakan persepsi serta komitmen dalam pelaksanaan pemulihan dan pelestarian mangrove di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, Sri menyebutkan mangrove di Indonesia menjadi ekosistem strategis yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, bahkan menjadi perhatian di internasional.

“Sebetulnya sudah lama sekali kita melakukan upaya-upaya pengelolaan dan rehabilitasi untuk mangrove, namun memang selama dua tahun ini kita betul-betul didorong upaya bersama-sama, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan sebagainya, untuk mencapai keberhasilan mangrove,” katanya, dalam konferensi pers virtual Djarum Foundation “Satu Juta Mangrove untuk Kehidupan” pada Kamis (18/11/2021).

Sri mengatakan, kehadiran mangrove juga memberi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon gas rumah kaca yang sudah dicanangkan di Paris Agreement hingga 2030.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 yang baru diluncurkan pada bulan lalu, Indonesia memiliki kekayaan mangrove seluas 3,36 juta hektare atau 20 persen dari mangrove dunia dan 36 persen di Asia Tenggara.

Sri mengatakan, menurut PMN tercatat kurang lebih 701 ribu hektare eksisting dan potensi mangrove yang harus direhabilitasi.

“Di luar itu, mangrove kita masih cukup bagus kondisinya, dan 701 ribu itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak,” tuturnya.

Namun di sisi lain, lanjut Sri, degradasi ekosistem mangrove di hampir 34 provinsi di Indonesia masih cukup memprihatinkan, yang dapat mengancam keberadaan eksisting mangrove di wilayah pesisir.