Pengawasan di Kawasan Natuna Perlu Diperkuat

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kawasan perairan nasional di wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan kawasan yang sangat strategis, sehingga perlu adanya penguatan pengawasan.

Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Teguh Samudro, menyatakan Kabupaten Natuna merupakan kawasan perbatasan yang sangat strategis dan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dijaga kelestariannya.

“Apalagi, Natuna berbatasan langsung dengan negara luar,” terang Teguh dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Untuk itu, ujar dia, KKP terus terus memperkuat layanan dan pengawasan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran di wilayah perbatasan seperti Natuna.

Penguatan pengawasan tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan memperkuat sinergi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Bea Cukai, Ditjen Perikanan Tangkap (PJ SKPT Natuna), Pos PSDKP Natuna.

Ia mengutarakan harapannya, agar melalui sinergi yang kuat, masyarakat makin terlayani dengan baik dan menutup celah terjadinya penyelundupan dari Natuna.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menilai wilayah Kepulauan Natuna berpotensi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan.

Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, ia mengemukakan di wilayah itu juga sudah ada infrastruktur penunjang, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa.

Menurut Trenggono, potensi besar itu terletak pada subsektor perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang menunjang untuk dijadikan sebagai KEK.