KKP Gandeng Mitra Kolaborasi Dukung Penangkapan Ikan Terukur

BOGOR – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menggandeng  para mitra untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur.  Tidak hanya kementerian/lembaga maupun swasta, namun juga universitas, asosiasi dan organisasi masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini, mengatakan dukungan para mitra ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas KKP.

Pada subsektor perikanan tangkap, yaitu penangkapan ikan terukur, pembangunan 120 kampung nelayan maju untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui mekanisme pascaproduksi.

Pemerintah, ungkapnya, tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari banyak pihak. Kita akan gandeng swasta mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pengembangan kampung nelayan.

“Bantuannya tidak berbentuk uang, namun pekerjaan untuk mengubah stigma nelayan miskin menjadi bangga  jadi nelayan,” ujarnya, dalam pertemuan kerja sama dengan para mitra di Bogor, Rabu (19/1/2022).

Lebih lanjut, ia juga meminta organisasi masyarakat yang telah bekerja sama atau sedang dalam proses kerja sama dengan KKP, untuk menyelaraskan kegiatan prioritas KKP dengan kegiatan mereka di lapangan. Sehingga dapat mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan solusi yang ada.

Konsep penangkapan ikan terukur merupakan terobosan dalam pengelolaan perikanan yang lebih akurat, dengan pengendalian kuota penangkapan pada zona perikanan terukur. Implementasi perikanan terukur akan mendatangkan banyak manfaat, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi.