Komitmen Kedaulatan Pangan Harus Diperkuat

JAKARTA – Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, mengatakan komitmen pemerintah dalam menjalankan kedaulatan pangan secara nasional harus diperkuat di 2022, yang ke depanya akan berdampak pada kesejahteraan petani.

“Kita sudah mendapat momentum dengan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonsitusional bersyarat. Artinya UU Pangan yang kemarin terdampak, harus kembali difungsikan kembali seperti semula, di mana pengutamaan produksi dalam negeri harus menjadi pokok utama penyediaan pangan Indonesia, tidak tergantung impor,” kata Agus Ruli, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Agus Ruli menekankan, bahwa transisi menuju kedaulatan pangan juga menjadi kunci penting untuk mengatasi masalah-masalah petani seperti ketergantungan di tahap produksi, yaitu terkait benih, pupuk, maupun pestisida dan distribusi seperti persoalan tengkulak dan korporasi.

“Dalam konteks pemenuhan sarana produksi, dengan beralih dari sistem pertanian yang bercorak revolusi hijau menjadi agroekologi, maka secara signifikan akan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi, dan lebih berdampak positif bagi lingkungan serta berkelanjutan. SPI juga memandang pemerintah dapat mengalokasikan anggaran, yang sebelumnya untuk subsidi pupuk ke bentuk subsidi harga, untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan petani,” katanya.

Sementara untuk distribusi, menurut Agus Ruli, peran dari koperasi baik itu produsen maupun konsumen menjadi vital untuk mewujudkan mata rantai perdagangan yang adil ke depannya.

Dia juga menyebutkan, masalah terkait akses terhadap pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk non-subsidi masih menjadi keluhan petani secara keseluruhan.