Pemkot Surabaya Siapkan Skema Penanganan Kemiskinan

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan berbagai skema kebijakan agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, serta menekan kemiskinan di Kota Pahlawan pada 2022.

“Secara umum sudah ada skema dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tapi, untuk tahun 2022, pemkot akan berikan intervensi bagi mereka yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji di Surabaya, Senin (3/1/2022).

Profil penduduk miskin Surabaya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 tercatat sebesar 5,23 persen atau sekitar 152.489 jiwa, mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya 5,02 Persen.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab angka kemiskinan di Kota Surabaya mengalami kenaikan, di antaranya aktivitas perekonomian masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan terjadi inflasi umum, karena berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Armuji menyampaikan, database MBR di Surabaya ada 314.837 keluarga. Sedangkan 991.930 jiwa yang masuk dalam kategori MBR akan mendapatkan intervensi kebijakan.

“Yang MBR akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan intervensi kebijakan, seperti pendidikan, kesehatan bahkan untuk mengakses dunia kerja, baik melalui pelatihan maupun bursa kerja,” kata Armuji.

Armuji menjelaskan, warga yang terdaftar dalam status MBR juga mendapatkan prioritas untuk menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, mendapatkan rumah susun hingga bantuan permakanan lansia, anak yatim piatu dan disabilitas.

“Selain itu, kami juga sharing data dengan Kemensos untuk diusulkan masuk menjadi penerima manfaat program bansos di pemerintah pusat,” katanya. (Ant)