Prabowo Subianto Prediksi Serangan Hibrida Masih Mengancam Kepentingan Nasional

“Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara,” kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Penyelenggaraan pertahanan negara harus berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

“Sishankamrata harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang mungkin akan kita hadapi,” tegas Prabowo.

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan negara tahun 2021.

Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat strategis, katanya.

Namun seiring dengan perkiraan munculnya berbagai ancaman sebagaimana dampak pertumbuhan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.

Dengan demikian, kata dia, Rapim Kemhan Tahun 2022 mengambil tema “Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara”.

“Tema ini mengandung makna bahwa kita beserta seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan,” jelas Prabowo.