WALHI : Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak pada Lingkungan

JAKARTA — Tinjauan lingkungan hidup yang dilakukan secara berkala oleh WALHI menunjukkan bahwa penyelenggara negara tidak bisa menjaga sumber daya alam, malah melakukan pengelolaan yang menyebabkan kerusakan ekologis.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi menyampaikan, untuk tinjauan lingkungan hidup tahun 2022, WALHI akan menyampaikan potret rekaman krisis lingkungan selama tiga dekade terakhir.

“Mengapa kami melakukan ini, karena krisis lingkungan yang terjadi saat ini bersifat sistematis dan melintas ruang dan waktu. Hal ini terlihat dari terjadinya akumulasi krisis ekologi yang ditandai dengan bencana ekologis yang beruntun, meluas secara wilayah, meningkat secara intensitas dan frekuensi,” kata Zenzi dalam media gathering, Rabu (2/2/2022).

Sebagai contoh, yang terjadi di Kalimantan Barat adalah banjir yang terjadi hingga kurun waktu satu bulan.

“Saat ini dunia berada dalam dua krisis besar. Pertama, ketimpangan dalam akses sumber daya alam, kekayaan dan kesejahteraan, serta kedua, krisis iklim,” ungkapnya.

Ia menyebutkan adanya harapan besar dari masyarakat sipil, untuk diperbaikinya tata kelola sda dan pemulihan hak rakyat serta hak pemulihan lingkungan hidup.

“Faktanya, tahun 2021 pemerintah mengambil langkah sebaliknya. Dimana, faktor yang menjadi penyebab ketimpangan sumber daya alam, kesenjangan kesejahteraan dan bencana ekologis justru diperkuat melalui regulasi, yang sebenarnya bukan lah mandat rakyat pada pemilu lalu,” ungkapnya lagi.

Zenzi menyatakan, tinjauan lingkungan ini juga menunjukkan pemerintah sebagai penyelenggara negara terus melakukan pembangkangan pada konstitusi.