PeduliLindungi Langgar HAM, Kemenkes: Tudingan Tidak Berdasar

JAKARTA, Cendana News – Kementerian Kesehatan menyatakan tuduhan aplikasi PeduliLindungi sebagai tidak berguna dan melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar.

Baru-baru ini santer beredar pemberitaan yang menyatakan  Departeman Luar Negeri Amerika Serikat (US State Department) menuding Aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices, Jumat (15/4/2022), aplikasi PeduliLindungi untuk melacak kasus Covid-19 melanggar HAM. Terutama terkait privasi data penduduk.

Terkait hal tersebut, juru bicara Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, MEpid mengajak masyarakat dengan seksama membaca laporan asli dari US State Department tersebut.

Menurut Nadia, laporan itu tidak menuduh penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM.

“Kami mohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan itu menyimpulkan adanya pelanggaran,” kata Nadia dikutip dari laman kemenkes, Sabtu (16/4/2022).

Nadia mengatakan, sejak pertama meluncur pada Maret 2020 aplikasi PeduliLindungi telah berhasil melakukan pencegahan pasien Covid-19.

Aplikasi ini sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang. Dan, telah membantu mencegah warga yang terinfeksi mengakses fasilitas dan tempat umum.

Sepanjang 2021-2022, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) memasuki ruang publik.

Dan, telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi Covid-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik. Atau mengakses ruang publik tertutup.

”PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid-19 di Indonesia dibanding negara tetangga. Bahkan, negara maju,” kata Nadia.