Sri Sultan: Masyarakat DIY punya daya ungkit ekonomi yang baik

Pemerintah Daerah DIY telah banyak melakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, utamanya wilayah utara dan selatan.

Program untuk mengatasi kesenjangan wilayah di antaranya dengan penumbuhan pusat pertumbuhan baru, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur layanan masyarakat.

Sri Sultan menambahkan, akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga terus diperkuat melalui peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar pada masyarakat.

Terkait penyusunan asumsi makro ekonomi DIY, menurut Sri Sultan memang belum memasukkan dampak kenaikan harga BBM yang terjadi baru-baru ini.

“Namun, kami telah sepakat untuk mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM dalam proyeksi makro ekonomi,” katanya.

Selanjutnya, pemanfaatan dana keistimewaan telah sepakat diorientasikan untuk pelaksanaan lima kewenangan keistimewaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sri Sultan menuturkan, belanja tidak terduga pada RAPBD DIY 2023 akan digunakan untuk keperluan darurat.

Termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat terprediksi sebelumya.

Sedangkan skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan untuk membangun ketahanan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, terdapat program kegiatan Pemda DIY untuk menjamin ketersediaan distribusi dan stabilitas harga pangan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Di sisi lain, distribusi terus dilakukan dengan perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan,” jelas Sri Sultan.