Kementerian ATR/BPN susun langkah untuk hadapi ancaman krisis pangan 2023

JAKARTA, Cendana News – Gencaran proyeksi ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2023, yang diakibatkan oleh adanya COVID-19 dan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina, mengharuskan setiap sektor mengambil peran. Begitu pula dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Krisis yang akan dialami salah satunya adalah pangan. Untuk itu Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Kita ketahui bersama kondisi ekonomi global 2023 akan tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus disiapkan? Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah telantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami,” instruksi Hadi Tjahjanto, seperti dimuat InfoPublik, Jumat (14/10/2022).

Rapat pimpinan dihadiri secara luring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam rapat itu, para pejabat Kementerian ATR/BPN menyampaikan progres dari program-program Kementerian ATR/BPN, baik dari capaian maupun kendala. Baik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), bahkan laporan keuangan Kementerian ATR/BPN. Sehingga, rapat ini diadakan untuk mencari solusi dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.