Secara bertahap, Riau mampu kurangi ketergantungan atas Dana Transfer Pusat

PEKANBARU, Cendana News – Secara bertahap Provinsi Riau dinilai mampu mengurangi tingkat ketergantungan atas dana transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan struktur APBD Riau tahun 2022, sumbangan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah lebih besar dari dana transfer. Dimana pada APBD 2023 komposisi PAD bahkan sudah mendekati 60 persen dibanding dana transfer.

Naiknya sektor PAD itu telah membuat postur APBD mampu didesain menggambarkan kemandirian fiskal. Gubernur Riau Syamsuar melalui Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi menyatakan, kawasan ini secara pasti menuju derajat desentraliasi yang jauh lebih baik.

Ia menyatakan tata kelola, kinerja, sistem evaluasi dan konsistensi dalam menjalankan sejumlah program strategis telah membawa angin segar terutama dalam menuju kemandirian fiskal.

“Pak Gubernur secara konsisten memang sedari awal sudah menekankan pentingnya tata kelola dan upaya meningkatkan kinerja. Kemandirian fiskal itu terhitung sebagai capaian baru yang sangat mengembirakan. Meski dikenal sebagai salah satu daerah penghasil, namun langkah-langkah terukur dalam mengurangi ketergantungan atas dana transfer dari Pemerintah Pusat dipastikan akan membawa kita ke dalam sistem desentraliasi yang lebih baik. Kita jauh lebih percaya diri, termasuk tentunya dalam kemandirian fiskal,” kata Syahrial, Jumat (11/11/22).

Dari data yang dikumpulkan, struktur APBD Riau memang sudah semakin menunjukkan kondisi menggembirakan terutama dari komposisi dana penyokong belanja daerah.

Dominasi dana transfer makin mengecil seiring naiknya PAD. Pada 2019 besaran sumbangan sektor PAD ke APBD Riau masih di angka 38,26 persen. Naik menjadi 43 persen tahun 2021 dan pada tahun 2022 sudah di angka 54, 18 persen dan menjadi 58, 95 persen di struktur APBD tahun 2023.