3 Desember 1988, Presiden Soeharto menerima penghargaan Global Statesman Award in Population

Program KB secara resmi dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari program pembangunan nasional, dan pemerintah menyediakan anggaran tahunan khusus yang terus meningkat, sejalan dengan makin luasnya pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

Dalam GBHN 1978, program KB dijadikan salah satu prioritas dengan tujuan memperkecil tingkat kesuburan. Untuk menyukseskan program KB, pemerintah telah melakukannya melalui berbagai macam cara, termasuk rangsangan dalam masalah perpajakan, peningkatan pendapatan bagi keluarga akseptor, undang-undang usia minimum perkawinan, serta upaya-upaya memperbaiki kedudukan kaum wanita. Sasaran yang hendak dicapai, adalah menekan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 2,1 persen tahun 1984 dan 1,5 persen tahun 1990.

Satu aspek yang unik dari program KB Indonesia dibanding negara-negara lainnya adalah keterpaduannya di dalam rencana pembangunan lainnya.

Dalam hal ini, Presiden sebagai mandataris MPR bertanggungjawab menjamin koordinasi yang diperlukan untuk semua kegiatan terintegrasi tersebut, harus dapat terlaksana dengan baik, membangkitkan kesadaran bahwa mempunyai banyak anak merupakan perintang langsung bagi usaha memperbaiki kesejahteraan keluarga, mendapat prioritas utama.

Melalui program lintas sektoral seperti peningkatan pendapatan, perbaikan pertanian, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan gizi, program imunisasi dan pelayanan sosial terpadu, menjadikan masalah KB bukan hanya masalah membagi­-bagi alat kontraseptif. KB menjadi satu rangkaian usaha yang luas, yang meliputi pula usaha meningkatkan taraf hidup dalam hubungannya dengan prinsip keluarga kecil, sehat dan bahagia.