Pentingnya LBH untuk Menjaga Kedaulatan Kiprah Nelayan Tradisional

JAKARTA – Nelayan di Indonesia harus selalu mendapatkan jaminan kedaulatan dalam menjalankan haknya sebagai warga negara.

Oleh sebab itu, untuk mengawal terjaganya jaminan kedaulatan kiprah nelayan tersebut, Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) mengadakan Musyawarah Nasional yang ke-5 (lima) pada 12-14 Desember 2023 di Hotel Bintang Wisata Raden Saleh Jakarta.

Pada kesempatan diskusi, narasumber yang tampil Dr. Sulistyowati, SH, MH, seorang praktisi yang juga akademisi dan biasa dipanggil Sulis Macan.

Dalam kesempatan tersebut, Sulistyowati menyampaikan persoalan yang dialami para nelayan sangat banyak dan kompleks.

Hal ini bisa dilihat dari soal degradasi lingkungan laut berupa pencemaran lingkungan, over fishing maupun perubahan iklim.

Tentu saja, akibat degradasi menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya laut. Belum lagi juga rentannya para nelayan ditangkap aparat, baik dalam negeri maupun negara tetangga yang dianggap melewati batas teritori.

Misalnya nelayan Indonesia ditangkap di Malaysia, nelayan Aceh ditangkap di Thailand, dan lebih parah dari itu, nelayan Konawe ditembak Pol Airud hingga menyebabkan satu nelayan tewas serta lainnya luka-luka.

Persoalan sistem zonasi juga bukan tanpa problem di lapangan. Belum lagi persoalan pemasaran, ketersediaan bahan bakar, dan sebagainya.

Regulasi pun tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Menimbulkan tafsir yang tentu saja berbeda dan imbasnya lagi-lagi ke nelayan.

Sulistyowati menambahkan, dari semua hal tersebut, sudah seharusnya nelayan lebih terlindungi untuk menjaga hak-haknya demi keberlangsungan masa depan nelayan itu sendiri dan ketersediaan hasil laut dalam masyarakat.