Kenapa Harus UU Anti Dinasti?

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

“Keluarga pejabat tidak boleh dihalangi ikut berjuang. Ikut memajukan bangsa. Asal kompeten”. Begitu respon sejumlah pihak. Kontra narasi atas ide perlunya UU Anti Politik Dinasti.

Narasi itu berusaha mematikan membesarnya isu publik. Atas menyeruaknya ide pentingya UU Anti Politik Dinasti. Melalui pengkaburan spirit dari makna gagasan UU Anti Politik Dinasti.

Politik Dinasti adalah penguasaan institusi publik oleh satu kekerabatan keluarga. Secara terus menerus. Menggunakan pengaruh jabatannya menutup ruang seluas-luasnya kesempatan di luar  keluarganya. Sehingga di luar keluarganya tidak bisa mengakses dalam prinsip kesetaraan.

Misalnya jabatan Bupati. Setelah purna dua periode, dilanjutkan oleh istrinya dua periode. Berikutnya dilanjutkan anaknya, dua periode. Dilanjutkan lagi oleh anaknya pada pepriode berikutnya. Begitu seterusnya.  Tanpa jeda.

Penguasaan ekonomi maupun jaringan politik keluarga itu begitu kuat. Sehingga tidak bisa memunculkan kepemimpinan alternatif di luar dari keluarga itu. Bahkan setiap kemunculan kepemimpinan alternatif dihadapi dengan seluruh kekuatan dinasti itu.  Termasuk menggunakan jaringan institusi publik yang danai uang rakyat. Untuk memenangkan keluarganya.

Itu contoh saja.

Contoh lagi adalah lebih satu anggota keluarga menjabat dalam lingkup instansi yang sama. Pada masa jabatah yang sama. Seperti dua orang anggota keluarga dalam satu periode jabatan kabinet.

Sementara itu spirit gagasan UU Anti Politik Dinasti adalah menciptakan sistem kontestasi yang adil. Agar satu institusi publik tidak dikuasai secara terpusat pada satu kekerabatan keluarga. Dalam jangka waktu tidak terbatas.