Perlawanan Balik Koruptor dan Mafia

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 18/02/2025

Perubahan drastis. Relatif radikal. Itulah gambaran kebijakan Presiden Prabowo dalam 4 bulan berkuasa. Suka atau tidak suka, itu sebuah fakta. Narasi “Presiden Prabowo perpanjangan inisiatif Presiden ke-7 Jokowi”, dengan sendirinya gugur. Satu fakta bisa meruntuhkan ribuan narasi. Apalagi banyak fakta.

Perubahan radikal itu diantaranya perang terhadap in-efisiensi anggaran. Total anggaran non prioritas dihemat 750 T. Pada tahun 2025. Anggaran itu akan di refocusing untuk kebutuhan prioritas dan investasi bernilai tinggi. Salah satunya penyertaan modal super holding Danantara.

Bentuk efisiensi itu berupa pemotongan belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak, pengadaan peralatan dan mesin. Belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Belanja perjalanan dinas dikurangi hingga 50%. Efisiensi belanja honorarium. Kegiatan pendukung tanpa output terukur. Refocusing pada pelayanan publik. Selektif memberi hibah.

Itulah bentuk-bentuk perlawanan terhadap in-efisiensi. Oleh Presiden Prabowo. Setidaknya begitu yang ditulis media pada hari-hari ini.

Kebijakan lain adalah ketegasan pada mafia pangan. Importasi tidak boleh merugikan petani. Penggilingan padi harus menyerap gabah sesuai harga pemerintah. Petani dilindungi dari kerugian.

Judi online (judol) diperangi. Pejabat terkait, dijebloskan penjara. Walau praktek judol masih tetap saja marak. Mafia tanah di bongkar. Begitu pula mafia peradilan.

Super holding Danantara dibentuk. Konsolidasi aset BUMN untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan dan bernilai tinggi. Pemerintah juga mewajibkan penyimpanan devisa tambang di dalam negeri.