Ciptaker

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang…

"Salah satu dampak positifnya adalah terkait kemudahan perizinan melalui sistem online dan digital bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Karena kemudahan itu, sudah pasti ada yang ke sektor pariwisata dari sekian investor, yang sudah siap…

Menurutnya, keberadaan Omnibus Law tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan.

Persentase pebisnis terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 23 persen, disusul Partai Gerindra sebesar 16 persen, dan Partai Golkar sebesar 16 persen.

Lebih lanjut disampaikan, pada klaster ketenagakerjaan, pasal 42, di mana tenaga kerja asing yang bekerja di start up tidak membutuhkan rencana penggunaan tenaga asing, dan pasal terkait dengan wajib izin tenaga kerja asing itu juga…

“Deregulasi dan liberalisasi peraturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan alih daya (outsourcing), memberi konfirmasi bahwa tujuan UU ini adalah untuk menurunkan biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja. UU ini…

"Jika masyarakat pemilik lahan atau rumah yang bersertifikat itu belum sepakat, maka tidak boleh pemerintah membangun proyek umum apa pun di atas lahan rakyat tersebut," kata Taufiq dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/10/2020).