E-Budgeting

"Untung DKI ramai, jadi kita bisa melakukan koreksi-koreksi. Itu nilai yang berharga buat teman-teman di seluruh Indonesia," kata Saefullah.

Dia menjelaskan, nantinya e-budgeting yang diperbarui akan dimasukkan kemampuan untuk menerima masukan dari tiga sektor. Pertama, masukan anggaran dari hasil Musrenbang, ke dua dari SKPD dan ke tiga dari rancangan KSD (Kajian Strategis…

Dengan meningkatkan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, publik atau masyarakat juga nantinya bisa memberikan komentar.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mendukung perubahan sistem e-budgeting, jika memang system tersebut bermasalah seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Semua kegiatan dapat terpantau dengan baik dan tidak ada lagi yang ditutupi karena masyarakat dapat melihat dan memantau langsung terhadap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Mulai 2 Januari 2019, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung akan menerapkan aplikasi e-budgeting.