Hakim MK

Pada keadaan yang tidak normal, sistem hukum biasanya tidak akan efektif dan tidak memadai karena norma hukum yang berlaku dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk situasi normal.

"Walaupun dia masuk ke dalam prolegnas (program legislasi nasional, red.), sejauh mana keseriusan pembentuk UU, DPR dan Pemerintah, dalam pembahasan RUU KUHP ini?” ucap Daniel.

Saldi Isra lantas menanyakan kepada KPU Kota Surabaya mengenai surat dari Tri Rismaharini kepada warga Surabaya untuk memilih salah satu pasangan calon.

Menghilangkan Pasal 22 dalam revisi UU MK sehingga masa jabatan hakim konstitusi hingga 70 tahun, ada dasar pemikirannya bukan barter politik.

Perludem diminta melakukan perbaikan atas pemohonan terhadap uji materi dua undang-undang tersebut sebelum 15 Oktober 2019.

Seluruh mata masyarakat Indonesia pada saat ini tertuju kepada sembilan hakim konstitusi yang tinggal hitungan jam akan membacakan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019.

Imam FPI DKI Jakarta, Muhsin Alatas, meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengintervensi Majelis Hakim Konstitusi.