iuran bpjs

kenaikan iuran BPJS yang diterbitkan oleh Presiden setelah sebelumnya pernah dibatalkan MA tentunya sudah dipertimbangankan dengan matang dan seksama, sehingga kembali menerbitkan Perpres

Turun kelas tersebut menjadi dampak dari kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada Januari 2020.

Usulan kenaikan BPJS dilakukan untuk menyisir masyarakat mampu dan tidak berpengaruh pada masyarakat tidak mampu.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Perpres No.82/2018, tentang Jaminan Kesehatan.

Pemkot Ternate, Maluku Utara, diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk iuran peserta BPJS Kesehatan bagi warga di daerahnya.