Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang, menilai, penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesejahteraan Sosial Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS), tidak akan menurunkan daya beli buruh.
Mardiasmo menjelaskan terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam menjamin keberlanjutan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
"Dengan penyesuaian kenaikan layanan BPJS Kesehatan, maka sudah pasti akan berdampak langsung kepada warga peserta yang bukan penerima iuran," ungkap Yolena, salah satu karyawan peserta layanan BPJS Kesehatan di Biak, Sabtu (14/9/2019).
"Kalau misalkan iuran BPJS benar-benar dinaikkan, dengan nilai lebih besar dari sekarang, Pemda NTB hawatir tidak bisa banyak menanggung masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, dalam bentuk PBI," kata Kepala Dinas Kesehatan NTB,…
Masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat, keberatan dengan rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan itu dianggap menyiksa rakyat, yang menjadi peserta JKN KIS Mandiri namun berpenghasilan rendah.