keadilan

Rencana aturan baru tentang di mana dan berapa banyak perusahaan yang dikenai pajak pekan lalu, didukung oleh 130 negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris.

"Ini merupakan suatu lompatan berpikir yang futuristik untuk memecahkan kekakuan hukum normatif, yang terkesan lamban dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman," kata Margarito.

Melalui reforma agraria ini, diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria, yang implikasinya pada aspek ekonomi, sosial, dan politik, khususnya dalam hal ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan…

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai ketentuan Pasal 326 UU 7/2017 terkait dana kampanye, telah bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu.