KPU RI

Organisasi masyarakat sipil memiliki peranan penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, sehingga sisi tersebut merupakan hal penting juga dalam demokrasi.

Coklit DPS secara door to door ke depan direncanakan tidak lagi dilaksanakan. Oleh karenanya KPU perlu mengubah dua hal.

"Jadi, prioritas semua elemen bangsa seharusnya mendukung penanganan COVID-19, termasuk kebijakan untuk penyelenggaraan pilkada yang ditunda atau disesuaikan," kata Titi Anggraini.

Wahyu terbukti melanggar Peraturan DKPP 2 Tahun 2017 tentang pedoman perilaku penyelenggara pemilu, Peraturan KPU 8 Tahun 2019 tata kerja KPU.

KPU saat ini sedang mengajukan draf tersebut demi menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.

Dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 3/2017, aturan mengenai pelarangan mantan terpidana kasus korupsi maju dipilkada ada dalam Pasal 4 huruf h.

Ia berharap pemerintah memberi restu agar pilkada serentak 2020 melahirkan para kepala daerah yang bersih.