Batas waktu penyidikan sebuah tindak pidana tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang No.8/1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Saya sudah menegaskan bahwa sejak awal saya menyatakan dan memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak buru-buru melakukan eksekusi. Apalagi saat ini setelah menerima surat permohonan ini, saya menyatakan eksekusi belum akan…
"OJK dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan di sektor jasa keuangan. Maka terdapat peran penyidikan OJK untuk memperkuat fungsi dan tugas lembaga," kata I Gusti Agung Rai Wirajaya di hadapan sidang majelis hakim…
Hakim Konstitusi, Suhartoyo, menyebutkan, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa penyidik memiliki kewenangan, di antaranya melakukan pemeriksaan surat, penahanan, dan mengadakan penghentian penyidikan.
Hal ini dikatakan Bismar Nasution saat sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang OJK di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (1/4/2019). Kewenangan penyidikan, artinya OJK memiliki peran untuk…